PERSPEKTA.ID – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Kamis (20/8/2026).
Pelantikan dan pengukuhan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk memperkuat perjuangan dalam mengawal kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Pohuwato.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli (AHS), mengatakan antusiasme masyarakat, khususnya kalangan petani, untuk bergabung dalam organisasi tersebut cukup besar. Hal itu terlihat dari banyaknya petani yang terlibat dalam kepengurusan Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Pohuwato.
Menurut AHS, besarnya keterlibatan petani sekaligus menjadi amanah dan tanggung jawab bagi seluruh jajaran pengurus untuk memperjuangkan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius, kata AHS, adalah kondisi petani yang mengalami gagal tanam. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan solusi konkret dari pemerintah agar tidak semakin membebani kehidupan petani.
“Kami berharap ada solusi konkret terhadap persoalan petani yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya mereka yang mengalami gagal tanam,”ungkapnya
AHS juga meminta Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, untuk membawa berbagai persoalan petani di Pohuwato ke tingkat pemerintah pusat, termasuk menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga kebijakan yang diambil nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan persoalan petani di daerah.
“Kami meminta kepada Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, agar persoalan petani di Kabupaten Pohuwato ini dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo. Kami berharap ada solusi nyata untuk para petani,” tegasnya.
AHS menegaskan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia di Pohuwato tidak boleh sekadar menjadi wadah organisasi. Organisasi tersebut diharapkan menjadi ruang perjuangan bersama untuk mengawal kepentingan petani, memperkuat kesejahteraan mereka, sekaligus mendorong agar berbagai persoalan sektor pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2026–2031, DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi sekaligus menjadi jembatan antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta mendorong hadirnya solusi atas berbagai persoalan pertanian di daerah.
